Pandemi Covid-19, DPR Dorong Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan

Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk memakai momentum pandemi Covid-19 menggapai kemandirian farmasi dan alat kebugaran supaya Indonesia tidak perlu lagi terkait terhadap kebutuhan impor. “Momentum pandemi ini menjadi refleksi bersama betapa pentingnya kita mandiri di bidang kesehatan. Bangsa Indonesia perlu bisa introspeksi,” kata Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, Selasa (5/10/2021). Handoyo mengingatkan, pengalaman pahit pas Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 lebih dari satu bulan lantas jangan hingga berjalan lagi. Ketika itu, stok obat hingga oksigen susah didapat, supaya dukungan terhadap pasien Covid-19 tidak cukup optimal. “Pada peak layaknya kemarin, pas negara lain tidak menjual mengolah obat mereka ke luar, kita justru yang kesulitan, dikarenakan sebenarnya hak negara lain saat mereka termasuk butuh obat dan alat kesehatan. Ini perlu menjadi pelajaran kita bersama,” kata Handoyo. Selama puluhan tahun, Indonesia disebut telah terlena dikarenakan mengandalkan obat-obatan dan alat kebugaran dari impor. Padahal, Indonesia merupakan negara yang kaya dapat bahan-bahan obat. “Jangan hingga kita hanya impor, atau ekspor bahan-bahan obat lantas diproduksi di luar negeri, lantas dibeli lagi oleh Indonesia. Karena 90% obat dan bahan obat dan juga alat kebugaran (alkes) itu kita tetap impor,” tuturnya. “Ini suatu hal yang terlampau tidak baik dikarenakan membahayakan ketahanan kebugaran nasional kita. Maka dibutuhkan kemandirian farmasi dan alkes untuk menolong ketahanan kebugaran nasional,” sambung Handoyo. Ditambahkannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah menyaksikan ketergantungan Indonesia di bidang farmasi dan alkes dari impor sebagai kasus nyata-nyata jauh sebelum akan pandemi Covid-19 melanda. Handoyo mengatakan, Jokowi telah mengeluarkan Inpres No 6 Tahun 2016 perihal Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. “Inpres itu lantas ditindaklanjuti bersama dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2017 perihal Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan,” ungkapnya. Handoyo pun mendorong supaya Kementerian Kesehatan bersama stakeholder berkenaan untuk langsung menindaklanjuti instruksi dari presiden itu. Menurutnya, sejak dikeluarkannya Inpres, belum ada kemajuan bermakna perihal realisasi kemandirian Indonesia di bidang farmasi dan alat kesehatan. “Kita tidak boleh saling menyalahkan dikarenakan ini telah berjalan puluhan tahun, tetapi permohonan politik kita untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kebugaran perlu lebih digencarkan lagi,” ucap Handoyo.

Pandemi Covid-19, DPR Dorong Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *